Untuk memerangi sindrom negara gagal, calon presiden (capres) pada pilpres Juli mendatang diwajibkan mempunyai rencana terstruktur terkait dengan utang luar negeri Indonesia yang semakin mengkhawatirkan.

“Selain kabinet yang kuat, efektif, dan ramping, perlu adanya exit plan terhadap masalah krusial bangsa yang sudah menjadi lingkaran setan selama sepuluh tahun reformasi ini,” kata Effendi Siradjuddin, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Nasional (Aspermigas) di Yogyakarta beberapa waktu lalu.

Pada praktiknya nanti, tokoh yang juga menjabat sebagai Dewan Pendiri Entrepreneurial States (EnState) 2020 tersebut mengharuskan presiden terpilih mendatang harus segera melakukan enam langkah exit plan. Yang pertama adalah terciptanya kabinet dengan cetak biru transformasi pembangunan untuk menghentikan dominasi asing.

Menurutnya, hal tersebut untuk menyelesaikan masalah terpenting yakni utang negara yang menurutnya saat ini sudah mencapai level lampu merah.

“Utang negara (pemerintah dan swasta) telah mencapai hampir 50 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menggerogoti 40 persen APBN untuk membayar utang atau sekitar Rp 200 – Rp 300 triliun per tahun,” ujarnya.

Rencana ketiga yang harus dilakukan adalah keluar dari ketergantungan impor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) yang mencapai 800 ribu barel per hari (70 persen dari total kebutuhan nasional sebesar 1,3 juta barel/hari).

“Caranya bisa dengan menyetop pertumbuhan kendaraan mobil sebanyak 500 ribu unit dan sepeda motor 5 juta unit  per tahun yang berpotensi membangkrutkan negara,” tegasnya.

Setelah mengendalikan pertumbuhan kendaraan bermotor, rencana selanjutnya haruslah dengan penghentian budaya boros energi di semua sektor kehidupan yang sudah berlangsung hampir 40 tahun.

Exit plan selanjutnya yakni keluar dari lingkaran setan mafiaperadilan yang tidak memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi rakyat dan investasi.

Yang terakhir adalah dengan memenuhi apa yang diinginkan oleh rakyat, bukan sekadar melaksanakan apa yang diinginkan oleh pemerintah saja.

sumber:http://gudeg.net/news/2009/05/4541/Capres-Wajib-Buat-Solusi-Utang-dan-Energi.html